7uplagi.com – Presiden Joko Widodo minta dalam tenggat waktu tiga bulan atau pada Juni 2019 ada entitas baru sebagai pengelola transportasi Jabodetabek. Entitas baru ini dimaksud mesti fleksibel serta tidak mesti terikat peraturan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Tubuh Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono selesai rapat hanya terbatas transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta.
“Sebab entitas ini mesti dapat fleksibel, janganlah entitas ini terikat sama peraturan yang ada, sebab transportasi ini kan lokasi,” papar Bambang, Selasa 19 Maret 2019.
Ia menjelaskan, untuk melakukan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek perlu entitas baru. Perihal ini masih tetap jadi bahasan yang di pimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi koordinator.
“Ada wawasan ya telah jika yang kerjakan itu, yang mengurus Pemprov DKI Jakarta. Hanya kelak disaksikan dahulu, segi undang-undang serta semua jenisnya. Jangan pernah kelak melanggar UU, serta ini yang dikasih waktu oleh Bapak Presiden,” ungkap ia.
Bambang menjelaskan, pertimbangan Presiden mengambil keputusan waktu tiga bulan untuk membuat entitas baru ini supaya bisa benar-benar jadi badan yang mengintegrasikan transportasi antarmoda antarwilayah di Jabodetabek.
“Sebetulnya ada keinginan dari Presiden jika BPTJ itu dapat ngapa-ngapain. Jadi memerlukan satu entitas baru dalam rencana mengintegrasikan antarmoda antarwilayah,” kata Bambang.
Akan tetapi demikian, sampai sekarang belumlah ditekankan instansi baru itu akan ada dibawah Pemerintah Propinsi DKI atau kementerian. “Belumlah tahu, kan dicek dahulu regulasinya,” katanya.
Posting Jokowi Minta Terdapat Entitas Anyar Kelola Transportasi Jabodetabek ditampilkan lebih awal di 7uplagi.com.