7uplagi.com – KPK Ingatkan Risiko Hukum Pejabat yang Menyembunyikan Harta Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum terdapatnya konsekuensi hukum buat penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaannya. Karena, telah ada keharusan untuk beberapa penyelenggara negara lapor harta kekayaan pada KPK tiap-tiap tahunnya.
Selama ini, diutarakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, telah ada penambahan laporan harta kekayaan dari penyelenggara negara periodik 2018. Febri menyarankan, supaya laporan harta kekayaan itu mesti disetorkan dengan tepat serta tidak bisa ada yang ditutup-tutupi.
“Jadi, kami ingatkan satu kali lagi, selain laporan harta itu harus s/d 31 Maret 2019 ini, info yang dikatakan juga mesti benar. Sebab, jika ada info yang tidak benar, ada kekayaan yang disembunyikan, tidak dilaporkan, jadi ada resiko hukum selanjutnya,” kata Febri lewat pesan secara singkat, Kamis 28 Februari 2019.
Febri menuturkan, laporan harta kekayaan buat beberapa penyelenggara negara penting dikerjakan untuk menahan terdapatnya tindak pidana korupsi. Karena, dari beberapa masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diusut KPK, banyak harta kekayaan yang tidak dimasukkan ke laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Supaya hal tersebut tidak butuh berlangsung, sebab ini mencegah, jadi kami imbau penyelenggara negara memberikan laporan dengan pas waktu serta memberikan laporan dengan benar,” katanya.
Selama ini, papar Febri, ada banyak penyelenggara negara yang belumlah taat memberikan laporan LHKPN periodik 2018. Bahkan juga, sejumlah besar institusi belumlah ada yang sampai 50 % tingkat kepatuhan laporan LHKPN.
Posting KPK Ingatkan Risiko Hukum Pejabat yang Menyembunyikan Harta Kekayaan ditampilkan lebih awal di 7uplagi.com.