7uplagi.com – Pihak Kepolisian Diminta Mengikuti Prosedur Pers
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers, Nawawi Bahrudin, memohon Polri untuk mengikuti langkah menuntut produk jurnalistik. Menurut dia laporan yang dibuat oleh Indonesialeaks dan dimuat di sejumlah media partner, telah sesuai dengan standar kaidah serta memenuhi aturan jurnalistik.
“Kalau ada yang merasa keberatan dengan kabar berita itu, lantaran ini produk jurnalistik, jadi sesuai dengan prosedur Undang-Undang Pers mereka bisa mengajukan hak jawab,” tutur Nawawi kala dihubungi, Selasa 16 Oktober 2018.
Nawawi pun menyayangkan langkah Polri yang memilih untuk melakukan penyidikan external, daripada penyidikan di internal Polri. Menurut dia langkah tersebut kurang pas, dan merupakan pendekatan struktural berdasar pada kekuasaan.
“Jika dimengerti kan dakwaan tindak pidana itu melekatnya pada individu, yakni pak Tito Karnavian yang saat ini kebetulan menjabat Kapolri. Tetapi cara menjawabnya struktural, memakai kekuasaan. Jika memang benar ada permasalahan silahkan saja uji ke Dewan Pers,” katanya.
Indonesialeaks ialah platform untuk informan publik yang ingin membagi dokumen penting yang pantas diekspos. Pada 8 Oktober 2018, media-media yang menjadi partner Indonesialeaks memberitakan keganjilan dalam skandal suap pebisnis daging Basuki Hariman pada hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017.
Keganjilan itu ialah ditemukannya perusakan tanda bukti yang diduga dilakukan oleh dua penyidik KPK waktu itu, yaitu Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy serta Komisaris Harun. Tanda bukti yang disebut yaitu satu buku merah yang mencatat pengeluaran uang Basuki yang diindikasikan salah satunya buat pejabat polisi, yakni Tito Karnavian yang saat itu menjabat menjadi Kapolda Metro Jaya.
Posting Pihak Kepolisian Diminta Mengikuti Prosedur Pers ditampilkan lebih awal di 7uplagi.com.